Christine Hakim: Buka Pasar Film Nasional!

Christine Hakim: Buka Pasar Film Nasional!

1744
SHARE
DEAUVILLE, FRANCE: Indonesian actress and producer, Christine Hakim is pictured 09 March 2005 in Deauville, northern France, during the opening of the 7th Asian Film Festival. AFPPHOTO MYCHELE DANIAU (Photo credit should read MYCHELE DANIAU/AFP/Getty Images)

Berikut hasil interview Christine Hakim terkait dengan dunia film nasional kontemporer.

Bagaimana Mbak melihat perfilman nasional sekarang ini?

Kita harus bersyukur, bahwa kalau dilihat dari kuantitas, ada peningkatakan yang sangat signifikan. Saya mendengar sudah lebih dari 100 film yang diproduksi tahun ini. Ini sudah mendekati puncak kejayaan film Indonesia dari sisi kuantitas produksi, di tahun 70-an. Perbedaannya adalah dari sisi distribusi. Dulu kita punya sekitar 4000-an lebih bioskop atau ruang pertunjukan untuk mengedarkan film-film kita. Sekarang, kita hanya punya sekitar 750-an bioskop di seluruh Indonesia. Ini menjadi handicap bagi pergerakan perfilman kita, bahwa distribusi film nasional tidak merata dan hanya berpusat di kota-kota besar.

Kondisi ini buat saya belumlah menggembirakan, karena dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 240 juta, dan raihan box office hanya 4,5 juta, itu terlalu kecil buat saya terkait prestasi perolehan penonton. Kalau Box Office di Korea bisa mencapai 1/6 dari jumlah penduduknya, kita seharusnya bisa mencapai setidaknya 1/10 dari jumlah penduduk, itu baru sedikit agak ideal.

 

Kita sama-sama tahu bahwa Perfilman Korea didukung penuh oleh Pemerintahnya, sedangkan di Indonesia, dukungan Pemerintah seolah-olah masih setengah hati, ini bagaimana?

Ya, saya paham. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa keinginan untuk itu sudah ada. Kita bisa melihat, Presiden suatu Negara di dunia yang paling banyak menonton film-film negerinya sendiri, saya kira baru SBY. Namun, itu saja pasti belum cukup dan harus ada langkah-langkah strategis yang sejalan dengan goodwill yang sudah ditunjukkan oleh SBY. Sayangnya, beliau tidak salah dalam mengambil kebijakan, namun saya kira, menempatkan persoalan dan bidang film di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu sebuah kekeliruan dalam mendefinisikan tentang film. Bahwa film hanya dipandang sebagai sebuah hasil kerja kreatif saja. Padahal film adalah sebuah produk budaya yang menggambarkan kebudayaan sebuah bangsa dan memiliki fungsi pendidikan yang efektif. Bahayanya, ketika lebih banyak film-film yang tidak memiliki nilai-nilai edukatif, namun hanya menjadi sebuah produk kreatif namun tidak mendidik, bisa jadi justru tidak memberikan nilai lebih bagi kebudayaan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk itu, saya meminta Pemerintah kita harus lebih serius lagi dalam menangani permasalahan ini.

Pemerintah dan kita semua musti sadar bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa kita yang belum tergarap secara maksimal, di tengah kekayaan natural resources kita sudah semakin habis dan berkurang, yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk memajukan bangsa. Negeri seperti Indonesia ini, seharusnya bisa lebih hebat dalam mengekspresikan keragaman budaya sebagai sumber kekayaan dalam proses pembuatan film-film nasionalnya, dari sisi sumber cerita ataupun misalnya lokasi syuting yang sangat beragam dan sangat bagus untuk mendukung proses penceritaan.

 

Pada sisi komersial, bioskop dan gedung pertunjukan kita sekarang ini dikuasai oleh film-film impor yang selalu didatangi oleh penonton, apakah ini isyarat dominasi film asing sulit untuk dilawan oleh film-film lokal?

Nah, saya kurang setuju dengan pemikiran seperti itu, karena buat saya itu pemikiran klise yang sudah terlanjur tertanam dalam pikiran masyarakat. Untuk ini, media harus banyak melakukan pencerdasan publik agar pemikiran seperti itu tidak menjadi dogma. Kalau kita mau sedikit jeli melihat persoalan dan fakta, kelas menengah di Indonesia, sebagai pasar terbesar dari film-film lokal masih banyak terekspos televisi yang pada primetime menyuguhkan FTV dan sinetron produk Indonesia. Justru film-film block buster atau Hollywood Box Office  justru hanya terjangkau oleh kelas menengah atas saja. Apakah orang-orang di daerah menonton film-film Blockbuster? Saya kira tidak. Namun, persoalannya adalah bagaimana mereka bisa mengakses film-film Nasional jika bioskop dan ruang pertunjukan hanya ada di kota-kota besar saja? Ini yang saya bilang bahwa kantong-kantong pemasaran film nasional itu belum dibuka. Korporasi besar seperti grup XXI dan Blitzmegaplex misalnya, mereka sebetulnya tidak akan sanggup menguasai industri film dengan pasar yang sebegitu besar seperti Indonesia ini. Bagi saya, kita memiliki pasar yang begitu besar, namun kita tidak mampu mengembangkan dan membukanya, kan bodoh! Kok Pemerintah tidak bisa membuka pintu untuk itu. Jika Pemerintah bisa melakukannya, ini akan mendorong industri film nasional menjadi semakin besar dengan pasar yang kita juga miliki sendiri.

 

Kita punya festival film yang banyak sekali, mungkin hingga ratusan dan rutin diadakan setiap tahun. Bagaimana pengaruhnya bagi perkembangan perfilman nasional?

Oh, tentu ada pengaruhnya, terutama bagi filmmakers dan masyarakat kita. Kenapa? Karena dalam ajang festival-festival tersebut, filmmakers dan publik mempunyai kesempatan untuk menyaksikan film-film yang tidak didistribusikan secara komersial dan ditemukan di bioskop. Nah, harapannya, kita bisa melakukan mapping pada festival-festival film yang sudah kita punya agar tidak overlapping. Positioning dari setiap festival yang ada itu menjadi penting. Misalnya, Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF), itu buat saya seperti Pusdiklat dan ini penting karena buat saya ini merupakan embrio dari dunia perfilman Indonesia, di mana bibit-bibit unggul tumbuh dan berkembang. Itu juga alasan kenapa saya lebih memilih untuk berada di JAFF daripada hadir di FFI.

Kemudian Balinnale, merupakan etalase perfilman Indonesia ke dunia Internasional. Orang-orang dari luar negeri dating dan menghadiri Balinnale dan disambut dengan etalase yang bagus dengan suguhan dan program-program menarik di Balinnale, sebagai pintu gerbang perfilman Indonesia ke dunia Internasional. Yang saya kurang mengerti mungkin posisi dari JiFFest itu bagaimana. Namun yang jelas, ketiga festival ini seharusnya bisa dibuatkan mapping  agar bisa memiliki fungsi dan peran masing-masing yang saling mendukung dan pada akhirnya memajukan perfilman Indonesia.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY