Film Nasional: Potensi Industri Versus Fakta

Film Nasional: Potensi Industri Versus Fakta

2834
SHARE

Industri perfilman potensial untuk menjadi lokomotif industri lainnya seperti fesyen, demikian disampaikan Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah.

“Setidaknya, ada dua ekonomi kreatif yang didongkrak oleh film, yakni production design dan costume design,” kata Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah di Jakarta, Juli lalu.

Euis mengatakan, industri film nasional sudah banyak memajukan dua hal tersebut, terlebih jika semakin banyak produser dari luar negeri yang memproduksi filmnya di Indonesia. Euis menambahkan, digenjotnya production design dan costume design tersebut setidaknya bisa mengurangi penggunaan peralatan syuting yang selama ini kebanyakan diimpor dari luar negeri.

“Ternyata, peralatan syuting film di Indonesia ini masih banyak sekali yang impor. Bahkan, dalam memproduksi film Indonesia itu sendiri. Makanya, saya ingin kelak bisa memberdayakan buatan lokal,” ujar Euis.

Menurutnya, pengembangan penggunaan production design dan costume design tersebut, akan mampu mengurangi komponen syuting dari luar negeri.

 

Distribusi & Eksibisi 

Namun begitu, industri film tidak hanya terkait dengan produksi, tapi juga distribusi dan eksibisi. Bagaimana mungkin sebuah industri bisa bertahan tanpa dukungan distribusi dan eksibisi yang kuat?

Tahukah anda, bahwa kualitas bioskop di Indonesia diakui yang paling bagus di dunia, namun sayangnya, jumlahnya paling sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Sebagai gambaran, Kepala Badan Ekononomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, mengatakan, dengan populasi nyaris 250 juta, Indonesia hanya memiliki kurang lebih 1.000-an layar bioskop.

“Itu pun hanya ada di mall-mall kota besar di mana orang-orang kebanyakan segan masuk,” kata Triawan Munaf di Jakarta, Mei lalu.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang ada, setidaknya Indonesia harus memiliki 20.000 layar.

“Lalu apa yang salah? Di sini tugas Bekraf nantinya akan memetakan masalah yang ada, apakah salah satunya ada masalah di Daftar Negatif Investasi Asing yang saat ini membatasi produksi, distribusi dan eksibisi film, misalnya,” kata Triawan.

Sebagai perbandingan, Korea Selatan yang berpenduduk 40.000 jiwa memiliki 5.000 layar, sektor film dan tayangan televisi di Kosel mampu menyumbang PDB hingga Rp2.100 triliun per tahun. Sementara di Perancis, jumlah penduduk 60.000 memiliki layar bioskop sebanyak 20 juta.

“Pemerintah Perancis mengutip pajak pada industri film dan acara televisi melalui badan yang disebut CMC, sebesar Rp11 triliun yang dikembalikan lagi untuk mendanai produksi film di sana, jadi kalau mereka rugi tidak apa-apa,” katanya.

“Film seharusnya bisa dinikmati masyarakat luas. Bukan hanya menyebar semangat positif melalui film, tapi film juga memiliki multiplier efek ekonomi yang banyak contohnya seperti film Laskar Pelangi yang memajukan perekonomian Belitung mulai dari pariwisata hingga banyaknya jumlah penerbangan ke sana,” katanya.

Triawan mengatakan, setidaknya dibutuhkan waktu 13 tahun agar industri sinema Indonesia setara dengan industri-industri sinema internasional yang sudah lebih dulu maju. “Korea Selatan saja butuh 13 tahun untuk bisa seperti sekarang dari keadaan yang kira-kira sama seperti kita, jadi sabar saja yang penting kita bergerak bersama,’ ujarnya.

 

Ekspansi Film Impor 

Terkait dengan hal tersebut, situasi ekspansi dari film-film impor pun juga dianggap sebagai biang keladi dari lesunya industri film nasional. Seharusnya film nasional lebih memiliki peluang dan diutamakan dibandingkan dengan film asing. Tetapi, yang terjadi, film asing pada kenyataannya lebih eksis. Persoalan film asing ini perlu diatur dalam perundang-undangan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) Firman Bintang di Jakarta, Agustus lalu.

Menurut Ilham, aturan yang ada saat ini masih berpihak pada film impor dan ia mendesak perlunya pembenahan terhadap perundang-undangan tentang perfilman. Apalagi, hingga saat ini masih terdapat tumpang tindih menyangkut regulasi tata edar film nasional dengan film asing atau impor.

Lebih jauh Firman menyayangkan kalau sampai saat ini film nasional belum mendapatkan tempat atau menjadi ‘raja’ di negerinya sendiri. Ini terlihat dari porsi pembagian layar maupun waktu penayangannya yang masih kalah bersaing dengan film asing.

Namun, menyikapi hal tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih terus mengkaji rencana soal aturan pembatasan film impor. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Budyarto Linggowiyono. Menurut Budyarto, rencana soal aturan pembatasan film impor masih dalam tahap pengkajian.

“Mengunci keran film impor bukan solusi. Masih terbuka kemungkinan berbagai pilihan bentuk insentif bagi pengembangan perfilman nasional,” ujar Budyarto dalam siaran pers Kadin yang disebar ke sejumlah media yang lalu.

Pernyataan resmi dari Kadin ini meluruskan apa yang sebelumnya diutarakan oleh Rudy Sanyoto selaku Ketua Komisi Tetap Film, Video, dan Fotografi Kadin Indonesia. Rudy beberapa kali menyampaikan usulan untuk pembatasan film impor. Baginya, pembatasan ini dapat meningkatkan kualitas film Indonesia dan jumlah penonton.

Namun, menurut Kadin, film merupakan produk industri kreatif yang memiliki karakter berbeda dari produk lainnya. Adapun pengimporan film yang selama ini diberlakukan adalah hak edar atau hak tayang untuk waktu dan wilayah yang terbatas. Karena itu, Kadin tak bisa menampik bahwa pengembangan industri film terkait dengan hak publik untuk menonton film. Lagi pula, penonton adalah satu-satunya khalayak sasaran dari film sebagai produk ekonomi.

“Seiring majunya teknologi informasi dan komunikasi, bila hak-hak itu terlalu dibatasi akan timbul problem baru, seperti maraknya pembajakan film dan protes. Bahkan, boikot dari berbagai pihak yang pada gilirannya justru menghambat perkembangan film nasional itu sendiri,” ujar Budyarto.

Kadin juga mengingatkan, jangan sampai aturan pembatasan film impor malah akan bertabrakan dengan komitmen Indonesia soal bea impor film yang sudah disepakati dalamWTO Valuation Agreement. Makanya, Kadin masih terus meminta saran dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) industri film Indonesia, seperti pembuat film, pemerintah, distributor, importir film, dan pengusaha bioskop.

Budyarto juga mempunyai pendapat bahwa peningkatan industri film Indonesia bisa dilakukan lewat pengembangan dan penambahan bioskop. Hal ini diharapkan bisa memacu untuk peningkatan kualitas pembuat film dalam berinovasi, baik pada segi genre, teknologi dan sebagainya.

“Semua stakeholder harus didorong untuk kemajuan perfilman nasional. Hanya dengan sinergi demikianlah (contohnya) Bollywood dapat menjadi pesaing Hollywood,” ujarnya.

Arswendo Atmowiloto, wartawan senior sekaligus penulis skenario, juga menolak pembatasan film impor. Menurutnya, justru yang terpenting adalah penguatan ke dalam industri film Indonesia terlebih dahulu. Baik berupa peningkatan kualitas pembuat film maupun kemudahan perizinan oleh pemerintah.

“Jika persoalan itu sudah diatasi, maka masalah film impor akan mudah. Bahkan bisa tersisihkan dengan sendirinya, karena animo penonton nasional akan meningkat,” kata Arswendo, seperti dikutip dari muvila.com.

 

Kualitas Film Nasional dan Bioskop 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin, buruknya kualitas film menjadi penyebab minimnya minat penonton film nasional. Untuk itu, ia mengatakan kunci utama untuk meningkatkan animo penonton film adalah kualitas.

“Jika film-film Indonesia yang diproduksi berkualitas, meski dari sisi kuantitas tidak terlampau banyak, namun bisa meningkatkan animo penonton,” kata pengusaha bioskop independen ini.

Djonny mengatakan bahwa industri film nasional pernah mengalami masa keemasan pada 2008. Pada tahun tersebut tercatat 30 juta penonton menyaksikan film nasional. Angka itu setara dengan 58 persen dari jumlah total penonton film, baik film nasional maupun film asing.

Pembatasan film impor menurut Djonny juga akan berdampak buruk karena bisa menyuburkan pembajakan film. “Jika hal ini terjadi yang dirugikan bukan hanya pengusaha bioskop, namun juga pemerintah juga tak akan mendapat pemasukan melalui pajak film impor,” katanya.

Namun begitu, harapan dan optimisme tetap disuarakan oleh Djonny. Menurutnya, bisnis bioskop di Indonesia sedang bergairah dan diperkirakan pada 2018 jumlah bioskop bertambah dua kali lipat dibandingkan sekarang, yakni sekitar 2.000 layar bioskop. Dan hal ini akan menjadi pemicu penting, sehingga dia memprediksi, industri film nasional akan semakin bergairah dalam 2-3 tahun mendatang.

“Bertambahnya jumlah layar bioskop ini adalah angin segar bagi industri film Indonesia. Ini kesempatan bagi film berkualitas untuk diputar di bioskop semakin terbuka lebar,” ujar Djonny.

Blitzmegaplex dan Cinemaxx adalah operator bioskop yang paling agresif menambah jumlah layar belakangan ini. Blitz yang dimiliki raksasa bisnis hiburan CJ (Korea) berencana membangun sejumlah bioskop baru di delapan lokasi di Surabaya, Bandung, Tangerang, Karawang, Cirebon, Jakarta, dan Yogyakarta.

Menurut Djonny, pertumbuhan bisnis bioskop sangat bergantung kepada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, terutama kelas menengah. “Jika ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat, industri bioskop dengan sendirinya akan meningkat pula,” katanya.

Sepinya penonton film produksi Indonesia adalah salah satu permasalahan yang tak menemui titik temu, yang juga menjadi salah satu acuan terpenting dalam melakukan evaluasi industri film nasional. Ketua Badan Perfilman Indonesia, Kemala Atmojo menyatakan bahwa masalah ini terpengaruh dari kesalahan regulasi dan regulator yang mandek. Kemala juga berpendapat bahwa produksi film nasional banyak yang tak digarap dengan serius.

“Setelah saya pelajari, yang penting adalah kualitas, karena orang nonton itu pakai uang tambahan. Film adalah alternatif tontonan. Bahkan sekarang Netflix sudah jadi ancaman. Belum lagi ancaman pembajakan. Omong kosong ketika film bagus enggak ada yang nonton,” kata Kemala dalam diskusi ulang tahun ke-50, Institut Kesenian Jakarta, Juni lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jaringan Bioskop Cinema XXI, Rudi Anitio, juga menyampaikan bahwa beberapa produser menyalahgunakan kondisi  rilis teater yang minim biaya. Menurutnya hiburan bioskop kini memiliki subtitusi yang variatif, Anitio berpendapat bahwa masyarakat kecewa dengan kualitas film nasional. Dia juga berpesan para produser agar dapat mengeksploitasi  film mereka dengan efisien dan tak menggantungkan keuntungan semata di rilis teater.

“Biaya produksi dan merilis sekarang sudah murah. Hampir enggak ada release cost. Produser untung walau penonton turun, ini problema dalam 3 tahun terakhir ini. Ada beberapa yang abusekondisi ini, setelah melihat penonton rendah. Mereka berpikir untuk membuat film dengan bujet serendahnya karena lebih mudah untung.”

 

Regulasi 

Situasi di atas juga diperburuk dengan fakta bahwa hingga saat ini, perfilman nasional seolah berjalan dalam kondisi autopilot meski memiliki payung hukum Undang Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009. Firman khawatir, bila hal tersebut tak segera dibenahi, industri film nasional terancam punah.

“Sebab sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pelaksana (PP) Undang Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009,” ucap Firman.

Peraturan tersebut, menurut Firman, juga membahas soal regulasi tata edar perfilman nasional di seluruh jaringan bioskop di Indonesia.

“Kalau film nasional terus-terusan terpuruk karena PP-nya nggak ada, pemerintah menjadi yang paling bertanggung jawab karena ikut mematikan industri perfilman,” simpulnya.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY